Kontroversi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep: Prioritas rel kereta api atau jalan rusak?

SURABAYA INSIDER - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi saat ini menuai banyak cibiran maupun kritikan dari masyarakat di sekitarnya.

Ia dituding lebih mengutamakan pada pembangunan infrastruktur untuk membangun rel kreta api ketimbang memperbaiki jalan rusak yang ada di Kabupaten Sumenep.

Dikutip SURABAYA INSIDER dari berbagai sumber, seperti habis manis sepah dibuang, menjadi persoalan yang tidak kunjung menemukan sebuah jawaban.

Baca Juga: Menembus batas dan meraih keberuntungan: Ramalan zodiak Libra untuk tanggal 27 Mei 2023

Achmad Fauzi membuktikan dengan sendirinya bahwa ia hanya bermodal janji pada awal kampanye saja, sebelum terpilih menjadi Bupati Sumenep.

Salah satu buktinya adalah dengan mengutamakan jalur kereta api yang akan menjadi prioritas utamanya.

Padahal jalan rusak banyak ditemui dari beberapa jalan yang ada di Kabupaten Sumenep masih banyak yang terbengkalai.

Baca Juga: Oknum pegawai BRI Sumenep diduga curi puluhan juta uang pendidikan murid, anggaran dana PIP digasak habis?

Ungkapan tentang jalan yang terbengkalai tersebut juga diunggah oleh salah satu warga setempat yang ada di Kabupaten Sumenep.

"Kereta dibanggakan, Jalan rusak dibiarkan," dikutip pada Jumat, 26 Mei 2023, dari berbagai sumber.

Tak hanya itu, dalam pembangunan soal jalur kereta api ini menjadi salah satu akses ajang politik yang dilakukan oleh Achmad Fauzi untuk menduduki kursi Gubernur Jawa Timur.

Baca Juga: Singgung soal video syur 47 detik ada sejak 3 bulan lalu, pelapor Rebecca Klopper: Kasihan tidak jadi melapor!

Data tersebut berdasarkan dari hasil survei Accurate Research & Consulting Indonesia (ARCI) yang mengungkapkan Achmad Fauzi akan bersanding dengan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

Selogan Bupati Sumenep "Madura Sejahtera" yang sering di usung bahkan banyak yang bertebaran di tepi-tepi jalan raya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Sebuah janji yang akan membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Sumenep hanya menjadi sebuah penilaian bahwa Achmad Fauzi tidak mampu dalam menjalankan kewajiban sebagai pimpinan seorang bupati.***